BPJS Dinyatakan Haram Oleh MUI, Ini Himbauan Pihak BPJS

Baru-baru ini, masyarakat Indonesia dihebohkan dengan kabar yang mengatakan bahwa MUI telah mengeluarkan fatwa haram pada BPJS. Pasalnya, BPJS merupakan salah satu fasilitas yang sedang banyak disosialisasikan pada masyarakat.
Berbagai pendapat berdatangan setelah kabar ini, terutama dari mereka yang merasa dirugikan dengan keberadaan BPJS.
Menanggapi hal ini, pihak BPJS mengeluarkan himbauan melalui situs resminya. BPJS mengeluarkan klarifikasi yang menyebutkan bahwa fatwa tersebut sebenarnya belum ada, yang ada hanyalah rekomendasi hasil ijtima ulama Komisi Fatwa.
Berikut klarifikasi resmi yang dilansir dari bpjs-kesehatan.go.id.
INFO PENTING. Sehubungan dengan beredarnya informasi di media, bahwa  MUI mengharamkan BPJS Kesehatan haram, maka agar umat menjadi tenang, BPJS Kesehatan bersama DJSN (Dewan Jaminan Sosial Nasional) akan audiensi ke MUI.
Sebagai catatan awal, info yang beredar di media masih simpang siur. Yang pasti sepanjang yang BPJS Kesehatan  ketahui,  belum ada fatwa MUI yg menyatakan bahwa BPJSK haram. Yang ada adalah rekomendasi hasil ijtima ulama Komisi Fatwa. Sifatnya rekomendasi, terkait panduan jaminan kesehatan nasional dan BPJS Kesehatan.
Isi rekomendasinya ada 2:
1. Agar pemerintah membuat standar minimum atau taraf hidup layak dalam kerangka jaminan kesehatan yang berlaku bagi setiap penduduk negeri sebagai wujud pelayanan publik sebagai modal dasar bagi terciptanya suasana kondusif di masyarakat tanpa melihat latar belakangnya;
2. Agar pemerintah membentuk aturan, sistem, dan memformat modus operandi BPJS Kesehatan agar sesuai dengan prinsip syariah.
Kesimpulan: secara tekstual, belum ada fatwa dari MUI. Yang beredar saat ini di media adalah, hasil rekomendasi keputusan rapat/ijtima’ ulama Komisi Fatwa se Indonesia V tahun 2015, yang juga tidak menyebutkan bahwa BPJS Kesehatan adalah haram. Namun untuk jelasnya, segera akan adakan audiensi/tabayyun ke MUI. Baru segera setelah itu, BPJS Kesehatan akan menjelaskan lebih lanjut ke masyarakat.